JK Ungkap Asal-usul Lahan Prabowo di Kalimantan hingga Tak Dimanfaatkan

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengungkap asal usul lahan yang dikuasai capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di Kalimantan. Lahan itu berujung tidak dimanfaatkan.

“Saya ingin jelaskan begini waktu awal saya wakil presiden jaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Saya yang pertama kira-kira 10 hari setelah saya menjabat itu datang Pak Prabowo menemui saya di kantor, karena saya sudah kenal lama baik,” kata JK di kediamannya Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Januari 2024.

JK mengatakan saat itu Prabowo ingin membeli lahan milik taipan Bob Hasan, yakni PT Kiani Kertas. Perusahaan itu terkendala kredit macet di Bank Mandiri.

Lalu, JK menelpon Dirut Bank Mandiri kala itu, Agus Martowardojo. Agus mengatakan kepada JK bahwa sudah ada peminat dari Singapura.

“Sudah ada peminatnya dari Singapura sudah mau beli, saya bilang jangan jual ke Singapura lebih baik dibeli oleh pengusaha nasional jangan ke asing. Saya pegang selalu prinsip gitu,” ujar JK.

Agus, kata JK, meminta supaya penjualannya tidak direstrukturisasi. Pembelian lahan harus tunai.

“Masih ada Pak Prabowo, saya sampaikan ini boleh tapi cash 150 juta dollar. Mau enggak, Mau. Jadi sekarang saya bilang setelah ini anda pergi ke Mandiri ketemu Pak Agus, ketemulah. Deal, saya dengar beberapa waktu kemudian maka dia bayar dan itu kemudian jadi milik Pak Prabowo, pabrik itu,” ucap JK.

Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 itu mengungkapkan lahan pabrik kertas itu juga digunakan untuk hutan industri yang diperuntukkan menanam bahan baku keperluan pabrik. JK tak mengetahui lebih jauh apakah lahan itu hak guna usaha (HGU) yang sewaktu-waktu bisa dikembalikan ke negara.

JK mengatakan Prabowo tak memanfaatkan lahan tersebut. Menurut JK, ini kesempatan lahan tersebut dikembalikan ke negara.

“Karena pabriknya tidak berjalan baik itu kan otomatis tidak dipakai kan. Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembalikan ke negara memang saatnya begitu karena tidak dimanfaatkan dengan baik lahan itu,” ujar JK.

Sebelumnya, pada debat ketiga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 Anies menyinggung Prabowo memiliki tanah seluas 340 ribu hektare di Indonesia. Di sisi lain, lebih dari separuh prajurit TNI, tidak memiliki rumah dinas.

“Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya, menurut Pak Jokowi punya 340 ribu hektare tanah di RI,” ujar Anies di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 7 Januari 2024.

Hal yang dibeberkan Anies itu rupanya berdasarkan data yang diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada debat kedua capres Pilpres 2019. Jokowi dan Prabowo menjadi kontestan.

“Kita tidak berikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar juga di Aceh Tengah 120.000 hektar,” ujar Jokowi saat debat, Minggu, 17 Februari 2019.

Data tersebut lantas diakui Prabowo. Namun, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku hanya memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Tetapi tanahnya milik negara yang setiap saat bisa diambil kembali.

Jusuf Kalla Sindir Polemik Data Alutsista yang Dirahasiakan

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menyindir soal data alutsista yang belakangan dipersoalkan mesti dirahasiakan. Menurut JK, data alutsista khususnya mengenai anggarannya tak perlu dirahasiakan karena negara lain juga dapat mengetahui.

“Apa sih yang menjadi rahasia? Pengalaman saya, apa yang kita buat? Rahasia kepada siapa? Pertanyaannya tentu rahasia kepada negara lain, apa anda enggak tahu? You beli pesawat dua, dia (negara) tahu di Amerika di Eropa, kita beli tank tahu itu orang,” kata JK di kediamannya Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Januari 2024.

JK mengatakan soal alutsista juga sejatinya bakal dipamerkan untuk melihat kekuatan negara. Ini dilakukan pada ulang tahun TNI setiap 5 Oktober.

“Jadi tidak ada yang perlu disembunyikan di keadaan sekarang,” tegas JK.

Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 itu menekankan rakyat mesti tahu sejauh mana negara memaksimalkan pembelian alutsista. Karena ada uang pajak masyarakat di dalam pembelian tersebut.

“Rakyat harus tahu berapa negara beli ini, berapa pajak mereka yang diberikan dikemanakan, rakyat mesti tau, rahasia pertahanan ini yang kita beli kapal selam langsung dan baru pesan oh sudah tau (negara lain). Mau tipenya ini, oh tipenya ini, kan tidak ada dalam republik ini rahasia apa yang harus disembunyikan, semua tahu,” ucap JK.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyinggung soal anggaran pertahanan Indonesia dan digunakan untuk pembelian alutsista bekas. Kemudian, Prabowo menganggap Anies tidak mengerti soal pertahanan dan mengajak diskusi untuk menjelaskan secara mendetail.

“Sekali lagi pak Anies ngomong-ngomong barang bekas karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Saya bersedia Pak Anies mengundang Pak Anies di tempat Pak Anies suka, diskusi,” ucap Prabowo dalam debat di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam, 7 Januari 2024.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan ada beberapa data yang bisa dibuka dan ada yang tidak. Sebab, ini menyangkut strategi pertahanan.

Kepala Negara merespons hal itu saat menanggapi dinamika debat ketiga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pasalnya, Prabowo Subianto adu pendapat dengan Anies mengenai data pertahanan.

“Tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan, karena ini menyangkut strategi besar negara, enggak bisa semua dibuka kayak toko kelontong. Enggak bisa,” ucap Jokowi di Serang, Banten, Senin, 8 Januari 2024.