Beritababe – TEHERAN – Pemerintah Iran kembali menjadi sorotan dunia setelah melakukan Pemadaman internet Iran nasional secara luas menyusul gelombang aksi protes yang terjadi di berbagai kota besar pada 20 Juli 2025. Kebijakan pemutusan jaringan ini memicu kecaman dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional, karena dianggap sebagai upaya menutup akses informasi dan membungkam suara rakyat.
Pemadaman ini disebut-sebut sebagai salah satu yang paling parah sejak demonstrasi besar-besaran tahun 2022, dan memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta hak-hak sipil masyarakat Iran.
Pemadaman internet Iran Total di Beberapa Wilayah Strategis
Menurut laporan dari NetBlocks, organisasi independen yang memantau akses internet global, pemadaman terjadi di wilayah-wilayah penting seperti Teheran, Mashhad, Shiraz, dan Tabriz. Wilayah-wilayah ini merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya di Iran.
Seluruh layanan internet berbasis kabel dan jaringan seluler dilaporkan tidak dapat diakses selama lebih dari 24 jam, dengan beberapa wilayah bahkan mengalami gangguan hingga 48 jam. Penggunaan VPN (Virtual Private Network) yang biasa dipakai warga untuk mengakses situs luar negeri juga berhasil diblokir pemerintah, membuat warga benar-benar terputus dari dunia luar.
“Ini adalah bentuk represi digital yang tidak dapat dibenarkan. Pemerintah seharusnya melindungi hak masyarakat untuk mengakses informasi, bukan malah menutupinya,” tulis NetBlocks melalui akun resmi mereka.
Latar Belakang Aksi Protes: Krisis Ekonomi dan Penindasan Politik
Gelombang demonstrasi yang memicu Pemadaman internet Iran ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang semakin parah. Lonjakan harga bahan pokok, seperti tepung, minyak goreng, dan daging, mendorong warga turun ke jalan. Tak hanya itu, penangkapan lebih dari 30 aktivis hak asasi manusia yang dikenal kritis terhadap pemerintah turut menyulut kemarahan publik.
Aksi protes dilaporkan berlangsung di puluhan kota, dan skala demonstrasi kali ini dianggap lebih luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebelum pemutusan internet diberlakukan, beberapa video dan gambar yang tersebar di media sosial memperlihatkan bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan, penggunaan gas air mata, serta penembakan peluru karet ke arah massa.
Aktivis dalam negeri menyatakan bahwa rakyat Iran kini sudah lelah dengan tekanan ekonomi yang terus memburuk dan sikap pemerintah yang cenderung otoriter. Banyak dari mereka menuntut reformasi total, transparansi anggaran, dan pembebasan para tahanan politik.
Kecaman dari Dunia Internasional
Langkah pemerintah Iran dalam melakukan Pemadaman internet Iran menuai reaksi keras dari komunitas internasional. PBB, Uni Eropa, hingga organisasi HAM terkemuka seperti Amnesty International menyuarakan kekhawatiran atas pelanggaran hak sipil yang terjadi di Iran.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan:
“Pemadaman internet Iran adalah senjata digital yang digunakan untuk membungkam rakyat. Dalam masyarakat modern, tindakan seperti ini tidak bisa diterima. Kami menyerukan kepada pemerintah Iran untuk menghormati kebebasan berpendapat dan memulihkan konektivitas secepatnya.”
Beberapa negara Eropa bahkan tengah mengkaji kemungkinan memberikan sanksi tambahan kepada Iran jika tindakan represif seperti ini terus berlanjut.
Dampak Sosial dan Ekonomi yang Luas
Selain merampas hak masyarakat untuk mengakses informasi, pemadaman internet Iran juga membawa dampak serius terhadap aktivitas ekonomi nasional. Dalam era digital, banyak warga Iran menggantungkan pekerjaan dan penghasilan mereka dari platform daring.
Sektor e-commerce, jasa digital, dan freelancer menjadi pihak yang paling terpukul akibat pemutusan jaringan. Transaksi perbankan digital terhenti, aplikasi transportasi dan pengiriman makanan tidak bisa digunakan, dan kegiatan perdagangan daring lumpuh total.
Warga menyampaikan keluhan melalui pesan singkat dan media tradisional yang masih bisa diakses, menyebut bahwa mereka merasa terisolasi dan khawatir akan gelombang represi yang lebih besar.
“Ini bukan hanya soal internet. Ini soal bagaimana pemerintah memutus seluruh saluran komunikasi kami dengan dunia luar. Kami merasa seperti hidup dalam kegelapan,” ujar seorang warga Teheran yang tak ingin disebutkan namanya.
Situasi Masih Tegang, Pemerintah Belum Memberi Kepastian
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran mengenai kapan internet akan kembali normal di seluruh wilayah. Sementara itu, militer dilaporkan telah mulai ditempatkan di beberapa titik strategis, termasuk di sekitar gedung pemerintahan, pusat perbelanjaan, dan universitas besar.
Para analis memperkirakan bahwa pemadaman ini bisa menjadi awal dari gelombang represi lanjutan, mengingat Iran memiliki sejarah panjang dalam menggunakan internet sebagai alat kontrol sosial dan politik.
Pemadaman internet Iran pada Juli 2025 menandai babak baru dalam krisis kebebasan sipil di negara tersebut. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada arus informasi, tapi juga menghantam ekonomi rakyat dan memperburuk citra pemerintah di mata dunia. Komunitas internasional terus menekan Iran untuk menghentikan represi digital dan membuka ruang demokrasi yang lebih adil bagi rakyatnya.